Daftar Isi


Daftar Isi
Layanan rawat inap adalah salah satu pelayanan utama rumah sakit dan bagian penting dari pengelolaan kapasitas serta pendapatan. Artikel ini menjelaskan aturan rawat inap yang berlaku per 4 November 2026 dan apa yang berubah dari aturan lama.

Foto: Pexels
Diperbarui 4 November 2026. Versi sebelumnya menyajikan persentase tempat tidur menurut Permenkes 30 Tahun 2019 sebagai aturan yang berlaku. Peraturan itu sudah dicabut, sehingga isi artikel diganti.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit ditetapkan pada 4 Juni 2026, mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 85), dan memberi waktu paling lama 2 tahun bagi rumah sakit untuk menyesuaikan diri (Pasal 83 huruf a). Pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri atas pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Pasal 14 ayat 1).
Pasal 15 membagi pelayanan rawat inap menjadi dua:
Setiap rumah sakit juga harus menyediakan perawatan isolasi pada pelayanan rawat inap intensif dan nonintensif (Pasal 15 ayat 6). Pedoman teknis pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat ditetapkan oleh Menteri (Pasal 18); pedoman yang dimaksud belum kami temukan saat artikel ini diperbarui, sehingga manajemen rumah sakit perlu memantaunya.
Pasal 44 ayat 1 Permenkes 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengatur proporsi tempat tidur: kelas III paling sedikit 30% untuk rumah sakit milik pemerintah dan 20% untuk rumah sakit swasta, perawatan di atas kelas I paling banyak 30%, dan perawatan intensif paling sedikit 8% dari seluruh tempat tidur. Permenkes itu dicabut oleh Permenkes 3 Tahun 2020 (Pasal 60). Norma yang sama dimuat kembali di Pasal 43 ayat 1 Permenkes 3 Tahun 2020, lalu Permenkes 3 Tahun 2020 dicabut oleh Permenkes 6 Tahun 2026 (Pasal 84 huruf q). Permenkes 6 Tahun 2026 tidak memuat persentase tempat tidur tersebut.
Rantai pencabutannya ringkas sebagai berikut:
Untuk peserta JKN, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengatur Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Pasal 46A menetapkan 12 kriteria fasilitas ruang perawatan, antara lain ventilasi udara, pencahayaan, kelengkapan tempat tidur, suhu ruangan, pembagian ruang rawat menurut jenis kelamin dan usia serta jenis penyakit, kamar mandi dalam ruangan, dan outlet oksigen. Manajemen rumah sakit perlu memeriksa ketentuan penerapan terbaru dari BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.
Dengan sistem terintegrasi, manajemen rumah sakit dapat melacak status kamar rawat inap, memperbarui informasi ketersediaan kamar, dan mengidentifikasi kamar yang sesuai kebutuhan pasien dengan cepat. SIMRS Trustmedis juga dapat menghitung indikator Barber Johnson untuk menilai efisiensi penggunaan tempat tidur. Informasi yang selalu mutakhir membantu rumah sakit memantau tren pasien, layanan yang diberikan, dan kapasitas secara keseluruhan.
Pelajari lebih lanjut di halaman SIMRS Trustmedis atau jadwalkan demo.
Pelayanan rawat inap diatur dalam Pasal 14 sampai 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, yang ditetapkan 4 Juni 2026 dan mulai berlaku saat diundangkan. Rumah sakit menyesuaikan diri paling lama 2 tahun sejak diundangkan.
Ketentuan itu berasal dari Permenkes 30 Tahun 2019 dan dimuat kembali di Permenkes 3 Tahun 2020. Keduanya sudah dicabut, dan Permenkes 6 Tahun 2026 tidak memuat persentase tersebut.
Rawat inap intensif, yang mensyaratkan rumah sakit memiliki pelayanan intensive care unit, dan rawat inap nonintensif yang diselenggarakan pada kelas rawat inap standar dan kelas rawat inap eksekutif (Pasal 15).
KRIS adalah kelas rawat inap standar untuk pelayanan JKN menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dengan 12 kriteria fasilitas ruang perawatan yang diatur dalam Pasal 46A.
Baca juga: 5 Manfaat Layanan Rawat Inap di RS yang Perlu Anda Ketahui
Baca juga: Mengungkap Penyebab Sensus Harian Rawat Inap Terlambat
Baca juga: Aplikasi SIM Trustmedis Membuat Manajemen Pasien Rawat Inap Lebih Efisien

