Daftar Isi


Bagian dari panduan: Panduan SIMRS dan Rekam Medis Elektronik di Indonesia
Daftar Isi

Sebelum menghitung untung rugi, owner perlu tahu aturan mainnya: siapa yang boleh mendirikan rumah sakit, bentuk badan hukum apa yang dipakai, perizinan apa yang harus dipenuhi, berapa tempat tidur minimal, dan apa yang wajib ada di dalamnya. Sejak 4 Juni 2026, sebagian besar jawabannya ada dalam satu peraturan: Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit. Artikel kedua dalam seri ini merangkum isinya untuk calon owner dan investor, dengan nomor pasal dari teks resmi di JDIH Kementerian Kesehatan.
Rumah sakit diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan aturan pelaksanaannya dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 4 Juni 2026 dan diundangkan pada 12 Juni 2026 (Berita Negara Tahun 2026 Nomor 382). Peraturan ini menggantikan 21 peraturan lama, antara lain Permenkes 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Permenkes 40 Tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan, serta Permenkes 82 Tahun 2013 tentang SIMRS (Pasal 84).
Masa penyesuaian: penyelenggaraan rumah sakit harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lama dua tahun sejak diundangkan. Untuk rumah sakit kelas D pratama yang sudah memiliki perizinan berusaha, batasnya empat tahun (Pasal 83). Dihitung dari tanggal pengundangan, batas dua tahun jatuh pada pertengahan Juni 2028.
Pasal 2 menyatakan rumah sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Untuk rumah sakit yang didirikan masyarakat:
Artinya, perusahaan yang memiliki rumah sakit tidak boleh sekaligus menjalankan usaha lain di dalam badan hukum yang sama. Owner yang punya beberapa bisnis biasanya memisahkan rumah sakit dalam PT tersendiri.

Pasal 6 mewajibkan rumah sakit memenuhi perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pasal 7 menyebut empat kelompok persyaratan:
| Persyaratan | Isi pokok (pasal) |
|---|---|
| Lokasi | Memenuhi ketentuan kesehatan dan keselamatan lingkungan serta tata ruang; sesuai hasil kajian kebutuhan dan kelayakan; lahan dan bangunan berada dalam satu area yang terintegrasi dan terhubung. Pengembangan di lokasi lain hanya bila satu kabupaten/kota, menjamin akses ke gawat darurat dan perawatan intensif, dan disetujui Menteri (Pasal 8) |
| Sarana dan prasarana | Memenuhi keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi serta persyaratan teknis sarana dan prasarana rumah sakit (Pasal 9 ayat 1) |
| Peralatan kesehatan | Memenuhi standar pelayanan, mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai; disesuaikan dengan kemampuan pelayanan (Pasal 9 ayat 2 dan 3) |
| Sumber daya manusia | Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangan (Pasal 11) |
Tahapan administratif yang lazim dilalui pemilik adalah memperoleh Nomor Induk Berusaha melalui OSS, memastikan kesesuaian tata ruang, memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, memenuhi persyaratan lingkungan, lalu menyelesaikan perizinan operasional dan akreditasi. Urutan dan instansi penerbit rinci bergantung pada kabupaten/kota dan perubahan sistem perizinan; verifikasi ke dinas penanaman modal dan Dinas Kesehatan setempat sebelum menyusun jadwal proyek.
Pasal 10 menetapkan syarat minimal berikut:
| Jenis penanaman modal | Syarat minimal |
|---|---|
| Dalam negeri (PMDN) | 50 tempat tidur rawat inap dan paling sedikit 2 pelayanan berklasifikasi dasar |
| Asing (PMA), pilihan a | 50 tempat tidur rawat inap dan paling sedikit 1 pelayanan berklasifikasi paripurna |
| Asing (PMA), pilihan b | 200 tempat tidur rawat inap dan paling sedikit 2 pelayanan berklasifikasi paripurna |
Pengecualian rumah sakit khusus unggulan. Syarat di atas dikecualikan bagi rumah sakit dengan satu pelayanan unggulan berupa pelayanan mata, telinga hidung tenggorok, atau gigi dan mulut. Rumah sakit dengan unggulan mata serta telinga hidung tenggorok minimal 10 tempat tidur rawat inap; unggulan gigi dan mulut minimal 5 tempat tidur. Jumlah itu sudah termasuk satu tempat tidur ICU dengan ventilator, dan untuk PMDN pelayanan unggulannya harus berklasifikasi madya, sedangkan untuk PMA berklasifikasi paripurna (Pasal 10 ayat 3 sampai 8). Penanaman modal asing dalam bentuk investasi pada grup rumah sakit juga dapat dikecualikan menurut kriteria yang ditetapkan Menteri (ayat 10 sampai 12).

Rumah sakit tidak lagi dikelompokkan menurut tipe A sampai D semata. Pasal 12 menetapkan klasifikasi berdasarkan kemampuan pelayanan pada setiap kelompok pelayanan, yaitu dasar, madya, utama, dan paripurna. Kemampuan pelayanan dinilai dari diagnosis dan prosedur yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan berkompetensi, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan. Implikasinya bagi investor: layanan unggulan harus direncanakan sejak awal, karena klasifikasi menentukan syarat tempat tidur dan, untuk PMA, syarat klasifikasi paripurna.
Pasal 13 menyebut pelayanan minimal rumah sakit: pelayanan medik, intensif, bedah, keperawatan dan/atau kebidanan, kefarmasian, laboratorium, radiologi, darah, gizi, pemulasaraan jenazah, sterilisasi sentral, serta pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Pelayanan darah, gizi, pemulasaraan jenazah, sterilisasi, dan pemeliharaan boleh dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Rumah sakit juga wajib melayani gawat darurat 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (Pasal 17), dan menyediakan perawatan isolasi (Pasal 15 ayat 6). Rawat inap nonintensif diselenggarakan pada kelas rawat inap standar dan kelas rawat inap eksekutif (Pasal 15 ayat 5).
Rumah sakit menetapkan tarif berdasarkan pola tarif nasional dan pagu tarif maksimal (Pasal 71). Setiap rumah sakit wajib mencatat dan melaporkan seluruh kegiatan penyelenggaraan dalam sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional, dan menjaga kerahasiaannya (Pasal 74). Ketentuan ini berarti rekam medis elektronik dan sistem informasi rumah sakit bukan pelengkap, melainkan syarat operasional. Pembahasan lanjutan ada di regulasi SIMRS dan rekam medis elektronik 2026 dan cara rumah sakit terhubung ke SATUSEHAT.
Perpres 59 Tahun 2024 memperkenalkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta JKN, dengan kriteria fasilitas ruang rawat inap seperti jumlah tempat tidur per ruang, kamar mandi dalam, dan outlet oksigen. Tenggat awal penerapan penuh bagi rumah sakit mitra BPJS Kesehatan adalah 30 Juni 2025, dan jadwal penerapan dapat berubah, sehingga periksa pengumuman Kemenkes dan BPJS Kesehatan terbaru. Bagi owner, KRIS memengaruhi desain bangunan dan jumlah tempat tidur sejak tahap perencanaan.
Trustmedis EMR mencatat pelayanan dalam rekam medis elektronik dan terhubung dengan BPJS serta SATUSEHAT, sehingga kewajiban pencatatan dan pelaporan terintegrasi lebih mudah dipenuhi sejak hari pertama beroperasi. Untuk melihat alurnya pada jenis layanan rumah sakit Anda, jadwalkan demo Trustmedis EMR.
Untuk penanaman modal dalam negeri minimal 50 tempat tidur rawat inap dengan paling sedikit dua pelayanan berklasifikasi dasar (Pasal 10 ayat 1 Permenkes 6 Tahun 2026), dengan pengecualian untuk rumah sakit khusus mata, telinga hidung tenggorok, atau gigi dan mulut.
Badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan, kecuali badan hukum nirlaba (Pasal 2 ayat 5).
Permenkes 6 Tahun 2026 menetapkan klasifikasi per kelompok pelayanan: dasar, madya, utama, dan paripurna (Pasal 12). Rumah sakit kelas D pratama yang sudah berizin diberi masa penyesuaian empat tahun.
Paling lama dua tahun sejak peraturan diundangkan pada 12 Juni 2026 (Pasal 83), atau empat tahun bagi rumah sakit kelas D pratama yang sudah berizin.
Artikel ini ringkasan peraturan untuk informasi umum, bukan nasihat hukum. Verifikasi persyaratan perizinan terbaru dengan konsultan hukum dan instansi berwenang sebelum mengambil keputusan. Ditulis pada 3 November 2026.

